Berebut Kefanaan

semar-berebut-kefanaan

Pencoblosan telah dilaksanakan, kini masyarakat dinaungi perasaan deg-degan menunggu keputusan siapakah yang akan menjadi pemimpin daerahnya di masa depan. Komisi Pemilihan Umum kini tengah melakukan penghitungan, angka-angka suara tengah menjadi fokus perhatian.

Sementara itu, berbagai lembaga survei sudah lebih dulu memutuskan, lewat prediksi yang dinamakan hitung cepat dan berbagai metode lainnya. Hasil lembaga ini, kelak menjadi pegangan peserta Pilkada mengatur strategi lanjutan. Bagi publik, ini juga menjadi sorotan, meski nampaknya lebih banyak berakhir ngotot-ngototan.

Dalam hal Pilkada DKI Jakarta, agaknya berlangsung dua putaran, menilik hasil lembaga survei bahwa tidak ada calon yang memenuhi 50 persen tambah 1. Dua paslon, Basuki-Djarot dan Anies-Sandi, menilik lagi hasil hitung cepat, dipastikan melaju ke konstelasi selanjutnya. Ucapkan selamat tinggal kepada Agus-Sylvi.

Mesin-mesin politik dua kubu mulai berputar, merancang strategi mengeruk pundi-pundi suara untuk putaran kedua, utamanya suara paslon Agus-Sylvi yang kini menjadi target seksi. Angka (sekitar) 17 persen yang kini begitu berarti. Pedekate mulai dilakui. Di tingkat elit, mulai konsolidasi-silaturahim sana-sini.

Tak lupa, di era teknologi canggih ini pasukan siber mulai dikomandoi. Buzzer-buzzer politik kembali bergetar, menderu. Layaknya mesin yang beroperasi, bisingnya kembali mempolusi ruang-ruang mata dan pendengaran. Seringkali juga menyebar ranjau-ranjau kebohongan. Apa saja dilakukan.

Namun demikian, patut dicatat. Pilkada adalah hal yang fana, buzzer-buzzer sesuatu yang mudah sirna. Jangan sampai konstelasi perebutan tahta menghilangkan sifat dan sikap sebagai manusia yang beretika dan beragama. Rebutlah suara-suara dengan cara mulia. Kelak suara-suara itu akan dipertanggungjawabkan.©

 

Advertisements

Memeluk Rohingya

genosida-rohingya

Konferensi Pers South East Asia Humanitarian (SEAHUM) bersama Aliansi Lembaga Kemanusiaan Indonesia. Mereka mendorong pemerintah Indonesia segera melakukan langkah taktis diplomatis terkait tragedi kemanusiaan yang menimpa minoritas Rohingya di Rakhine, Myanmar. Foto: Suandri

Matra bersenjata Myanmar secara demonstratif memasuki kampung-kampung warga minoritas Muslim Rohingya dan melakukan genosida besar-besaran. Lembaga pengamat hak asasi manusia Human Rights Watch melaporkan telah terjadi perusakan besar-besaran desa-desa di negara bagian Rakhine yang terletak di pantai barat Myanmar.

Sediktinya 1250 rumah dari lima desa yang dihuni warga etnis Rohingya dihancurkan, 70 warga meninggal dan 400 orang ditangkap dalam operasi militer Burma, nama lain Myanmar. Kondisi ini diprediksi akan memantik gelombang pengungsi yang akan melanda kawasan Asia Tenggara dan Selatan.

“Gambar satelit baru-baru ini tidak hanya menunjukkan kerusakan yang meluas di desa-desa Rohingya tetapi memperlihatkan bahwa kerusakan itu lebih besar dari yang kita perkirakan pertama kali,” demikian ujar Brad Adams, Direktur HRW Asia dikutip laman resmi HRW, Kamis (24/11).

Kondisi ini menyulut kembali emosi dunia Internasional. Myanmar lagi-lagi melukai kedamaian dunia sambil melucuti hak-hak asasi manusia di dalamnya. Tidak hanya terusir, warga juga mengalami penyiksaan, pembunuhan, penyembelihan, kerja paksa, dan yang paling rentan menjadi korban adalah anak-anak dan perempuan. Sejak 30 tahun lalu Minoritas Muslim Rohingya menangisi penjajahan ini.

Tidak berhenti sampai di situ, operasi keamanan pemerintah juga telah memotong bantuan kepada puluhan ribu orang dan memaksa warga meninggalkan rumah mereka, 30 ribu warga terusir. Di Indonesia, lembaga-lembaga kemanusiaan membentuk sebuah aliansi “pasukan” kemanusiaan, mengirim bantuan ke titik-titik konflik di sana.

Selangkah lebih maju, lagi-lagi masyarakat lebih peka kepada kemanusiaan ketimbang negara (baca: pemerintahan) itu sendiri. Lagi-lagi rakyat yang mendesak pemerintah untuk segera bersikap atas penodaan kemanusiaan di Myanmar, mungkin masih ada yang ingat kisah nelayan Aceh menolong “Manusia Perahu” Mei tahun silam.

Ke depan, pemerintah diharapkan tidak sekadar mengungkapkan rasa keprihatinan dan sekadar menaruh harap pada pemerintah Myanmar. Lebih dari itu langkah taktis diplomasi untuk menghentikan kekerasan, dan membuka blokade kawasan etnis Rohingya kepada lembaga kemanusiaan. Cukup pemerintah bukakan pintunya, biar rakyat yang memeluk Rohingya mengusap kesedihan di hatinya.

Harian Amanah
Jakarta | November 2016, 24

Sengkuni Kebinekaan

sengkuni

Sengkuni, atau yang dalam ejaan Sanskerta disebut Shakuni adalah seorang tokoh antagonis dalam wiracarita Mahabharata. Ia merupakan paman para Kurawa dari pihak ibu. Sangkuni terkenal sebagai tokoh licik yang selalu menghasut para Kurawa agar memusuhi Pandawa.

Dengan kelihaian komunikasinya ia berhasil menelikung keabsahan Pandawa sebagai pewaris tahta Kerajaan Indraprastha. Dalam lakon Pewayangan Indonesia Sengkuni digambarkan sebagai seorang Mahapatih  Kerajaan Astina. Sangkuni sering disebut si mulut ular berbisa. Lewat bisikan-bisikannya ia berhasil mengubah suatu kejahatan menjadi sebuah kebenaran, kebenaran yang paling absolut sekalipun.

Sebagai negara yang komitmen dengan pelestarian budaya, lelaku Sengkuni agaknya juga ikut terwariskan. Meski dipandang “usang” bagi sebagian kaum muda Indonesia, seringkali budaya menjadi pandangan baru dalam menjelaskan dan menafsirkan fenomena kehidupan bernegara Indonesia.

Termasuk menjelaskan gelagat dalam komunikasi politik Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Meski seringkali berujar “kotor” dianggap tak manusiawi, sosok Ahok tetap saja menjadi pembenaran. Antitesis pejabat kekinian katanya, santun dan korupsi vis a vis tak beretika tapi tidak korupsi. Mengenai hal ini kebanyakan media ikut bertanggung jawab terhadap karakter bangsa nantinya.

Tindak-tanduk Ahok yang tidak terkontrol akhirnya pecah pada 27 September 2016. Ujarannya memancing kemarahan ummat Islam Indonesia, berjalan perkara, Ahok divonis polisi menista agama mayoritas bangsa ini. Ahok tak goyah, sesekali saja ia minta maaf tak bermaksud menghina. Hingga akhirnya pasca jadi tersangka ia malah menggagahi mereka yang kecewa dengan ungkapan, Ini untuk menentukan arah NKRI mau bagaimana ke depan.

Meski mulutnya tak bisa dikendalikan, ujaran Ahok nyatanya “aman-aman saja” di depan mata kamera wartawan. Mereka para pahlawan Aksi 411 dibuat kelimpungan, sebelum aksi terlaksana rakyat ditakut-takuti dengan isu pemecah belah bangsa, ditunggangi teroris, hingga melawan kodrat kebinekaan.

Pasca aksi hingga Ahok menjadi tersangka mereka yang tetap komitmen menuntut keadilan pun seperti dipaksa bungkam. Lha wong sudah tersangka, mau apalagi? Mereka yang berniat aksi lanjutan dicap sebagai perusak tatanan kebinekaan. Padahal di sisi lain rakyat memendam ketidakpuasan.

Saya kira ini satu contoh yang baik untuk demokrasi. Dan untuk teman teman yang mendukung, saya harapkan tetap semangat kita buat satu putaran buat Ahok-Djarot. Ahok masih pede seperti biasa padahal ia sedang memakai baju tersangka.

Harian Amanah
Jakarta | November 2016, 18

Merawat Kebinekaan

843596untitled-9copy

Aksi Bela Islam Jilid II atau lebih dikenal Aksi 411 Menuntut Keadilan atas penegakkan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap menista agama Islam

Hari Pahlawan 10 November yang kita peringati setiap tahunnya merupakan pemantik semangat persatuan kebangsaan. Pejuang kemerdekaan membuktikannya di medan juang, generasi saat ini yang bertugas merawatnya.

Kebinekaan menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dahulunya mulai dari geografi, budaya, bahasa, dan agama. Pancasila yang dirumuskan pendiri bangsa dan hasil kebesaran hati para ulama menjadi pengikat strategis sekaligus “ideologis” puzzle-puzzle keragaman nusantara.

Sekali lagi, Pita Bhineka tunggal Ika yang dicengkeram erat Sang Garuda menyimbolkan siapapun yang menyandang status Rakyat Indonesia wajib menjaga kerukunan di dalamnya, tak peduli ia suku apa, agama apa selama masih minum air dari tanah Indonesia ia wajib merawatnya.

Dipersatukan Pancasila atau Dipersatukan Pakai Pancasila tidak menjadi persoalan dalam kosakata kemajemukan bangsa. Poin pertama pancasila tentang ketuhanan menjadi pilar penting bahwa persatuan dan kebinekaan dilandaskan pada sifat-sifat ketuhanan. Konsekuensinya, selain kenegaraan yang dilandasi agama juga tidak boleh ada friksi lintas ummat.

“Saya yakin para ulama adalah pilar-pilar penopang NKRI,” ujar Presiden Joko Widodo ketika bersilaturahim dengan ulama di Istananya, Kamis (10/11). Jika diluaskan, ulama, pendeta, biksu dan ahli masing-masing agama adalah paku buminya Indonesia. Kita wajib meyakini, ketika kesalehan ummat menguat akan menciptakan tatanan kebangsaan yang adil dan beradab.

Agama bukan alat menjatuhkan, meniadakan, menyalahkan. Bahkan agama itu sendiri bukanlah alat. Agama adalah keyakinan lahir batin pemeluknya yang tidak boleh diusik siapa pun, Kepala RW, Lurah, Gubernur, Kapolri, Panglima, Presiden atau siapa saja.

Minoritas tidak boleh menghakimi mayoritas, sementara mayoritas harus mengayomi minoritas. Atau sebaiknya dikotomi minoritas-mayoritas dihapuskan saja dari memori bangsa. Sebab menyakiti pemeluk agama adalah menyakiti kebinekaan. Merusak kebinekaan merusak negara, dan itu merupakan sebuah kejahatan.

Harian Amanah
Jakarta | November 2016, 11

Ahok Sandungan Kebangsaan

238472ahok1

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menghadiri pemeriksaan di Kantor Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (7/11)

Menjelang pekan pertama November 2016 situasi di Indonesia diprediksi akan memanas. Pasalnya ribuan masyarakat dan berbagai organisasi keagamaan akan kembali melakukan unjuk rasa yang berpusat di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat terkait dugaan penistaan agama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Tidak sekadar meminta Kepolisian bersikap cepat dalam memproses laporan dugaan penistaan yang sebelum-sebelumnya dilayangkan. Massa juga akan mendesak pemerintahan khususnya Presiden Jokowi untuk mengambil sikap tegas.

Mampirnya Ahok ke Istana Negara sebelum melaporkan klarifikasinya ke Bareskrim Polri soal “dibohongi dengan Al Maidah 51” menimbulkan kesan “ada main” antara Pimpina Negara dengan Pimpinan Ibu Kota itu. Apalagi politisi PAN Amien Rais dalam Aksi Bela Islam dua pekan lalu juga telah memberi sinyal bahwa Jokowi diminta tidak melindungi Ahok.

Apatisnya pemerintah merespons kegaduhan ini dikhawatirkan dapat menjadi batu sandungan bagi jalannya roda pemerintahan dan kehidupan kebangsaan khususnya. Eskalasi unjuk rasa yang digelar di berbagai daerah harusnya telah menjadi catatan sendiri bagi kepekaan Jokowi selaku penanggung jawab negeri ini.

Ahli Hukum dan Tata Negara Yusril Ihza sebelumnya mengatakan, jika situasi ini tidak dikelola dengan baik dan benar bisa mengarah kemana-mana dan tidak terkontrol. Senada dengan Yusril, Ketua Gerakan Nasional Pendukung Fatwa MUI, Bachtiar Nasir menuturkan bahwa fokus utama demo 4 November nanti adalah kepada Sang Mantan Gubernur DKI yang kini menjadi presiden.

Sebagai salah seorang yang berada di pusat pusaran krisis 1998 Yusril tentu tak asal prediksi. Budaya masyarakat kita memang ramah, tapi jika nilai-nilai kebangsaan diusik termasuk di dalamnya norma keagamaan akan membuat rakyat marah. Bachtiar pun mengakui kondisi psikologis seperti ini, meski telah mewanti-wanti bahwa 4 November aksi damai, pihaknya tidak akan bisa memprediksi apa yang terjadi selanjutnya jika gugatan rakyat tetap dimentahkan dan diacuhkan.

Kita berdoa saja, semoga kasus dugaan pensitaan agama ini tak menjadi bencana pemerintahan dan sandungan kebangsaan. Semoga pemegang kebijakan benar-benar bijak membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Semoga!

Harian Amanah
Jakarta | Oktober 2016, 28

Sekali Waktu

20160328_151316-1

Sekali waktu aku memandangimu; di balik gerimis yang menirai serambi rumahmu.

Sekali waktu aku merinduimu; pada dedaunan yang kelak menyaksikan; aku dilukai kesibukan perasaanmu.

Sekali waktu aku mempuisimu; mengembun kelopak matamu; merekah keheninganmu.

Sekali waktu aku membencimu; tak ada penjelasan; aku telah jatuh cinta kepadamu.

Suandri Ansah | April 2016

Menikmati Gerhana Matahari Sebagai Wisata Religi

IMG_20160309_120659

Sejumlah masyarakat menikmati momen GMT usai melaksanakan shalat khusuf di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Rabu (9/3/2016)

Hari ini, Rabu (9/3/2016) sebanyak kurang lebih 11 provinsi di Indonesia dilintasi gerhana matahari total (GMT). Indonesia patut berbangga, sebab hanya ia negara satu-satunya yang dapat menikmati fenomena langka tersebut kali ini. Jalurnya melalui 11 provinsi, mulai dari Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Babel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Continue reading